syukur ni'mat

Pemberian gelar pahlawan Gus Dur, jangan tergesa-gesa

2010-01-09T10:53:00.001+07:00

Muncul pro dan kontra mengenai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum KH. Abdurrahman Wahid yang akrab di panggil Gus Dur. Banyak pihak yang mendukung agar Gus Dur diberikan gelar pahlawan nasional, dukungan ini berasal dari berbagai kalangan seperti tokoh nasional, anggota dewan, partai politik maupun tokoh kaum minoritas. Mereka berpendapat bahwa dalam menjalankan pemerintahannya Gus Dur dianggap berhasil menyatukan pluralitas di Indonesia dalam kerangka NKRI. Tidak hanya datang dari dalam negeri saja apresiasi terhadap Gus dur, beberapa negara lain juga menyatakan penghargaan terhadap Gus dur.

Terlepas dari itu semua, ada pihak-pihak yang kurang setuju terhadap pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur. Mereka menganggap bahwa dalam pemerintahan Gus Dur belum dapat dikatakan berhasil, alasannya masalah-masalah yang fundamental belum terselesaikan seperti kemiskinan dan masalah klasik lainnya seperti pemberantasan korupsi.

Pemberian gelar telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalm Pasal 15 dinyatakan bahwa presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU No 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, pengertian pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan syarat-syarat mendapatkan gelar pahlawan terbagi menjadi 2, syarat khusus dan syarat umum. Syarat mendapatkan gelar pahlawan secara umum antara lain (Pasal 25 UU No 20 Tahun 2009):

a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;

b. Memiliki integritas moral dan keteladanan;

c. Berjasa terhadap bangsa dan negara;

d. Berkelakuan baik;

e. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat khususnya, gelar pahlawan nasional diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya (Pasal 26 UU No 20 Tahun 2009) :

a. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

c. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

d. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;

e. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

f. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau

g. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Dari pengertian pahlawan diatas dikatakan bahwa dalam hidupnya orang yang diusulkan menjadi pahlawan adalah betul-betul melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Apakah keberhasilan atau sumbangsih Gus Dur semasa hidupnya sudah masuk kategori sebagai prestasi dan karya yang luar biasa? atau hanyakah prestasi biasa. Dilihat dari penulisan rumusan syarat umum, poin-poin didalamnya bersifat komulatif karena menggunakan kata “dan;” dalam perinciannya, sehingga semua poin-poin tersebut semuanya harus ada dalam diri seorang yang dicalonkan. Sedangkan untuk penulisan rumusan syarat umum bisa bersifat alternatif karena dalam merinci poin-poin didalamnya menggunakan “dan/atau”, sehingga satu poin saja terpenuhi maka syarat umum sudah terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa Gus Dur memenuhi kriteria syarat umum maupun khusus, tetapi sekali lagi apakah dalam hidupnya telah menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa?.

Kita masih ingat bahwa dimasa pemerintahannya Gus Dur juga pernah menuai kontroversi antara lain rencana pencabutan TAP MPR tentang larangan ajaran komunis berkembang di Indonesia, pengeluaran dekrit, dan kasus bulog gate. Terlepas dari keberhasilannya, hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan secara matang sebelum menentukan gelar pahlawan. Sebaiknya pemberian gelar pahlawan terhadap seseorang jangan tergesa-gesa karena alasan emosioinal dan dukungan atai tekanan tokoh elit belaka.

Jika pemberian gelar pahlawan nasional kepada Abdurrahman Wahid dilakukan terlalu dini atau tergesa-gesa, maka bagaimanakah nasib usulan pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto yang terlebih dulu diusulkan? Padahal juga beliau juga memenuhi syarat. Kedua-duanya sangat berjasa terhadap Bangsa Indonesia. Untuk itu dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Dewan Gelar harus objektif memberikan pertimbangan kepada presiden selaku pemegang hak gelar dan harus lebih teliti dalam memverifikasi usulan gelar pahlawan, jangan sampai menimbulkan ketidakadlian dalam pemberian gelar pahlawan terhadap seseorang.

6KBDJ6FEW5KG

Pembangunan Prioritas Pedesaan

2009-12-26T20:24:00.000+07:00

Merupakan suatu kebiasaan sekaligus kebanggaan bisa melakukan tradisi mudik ke kampung halaman saat lebaran tiba. Dengan kebersamaan kebahagiaan akan timbul, terlebih jika anggota keluarga yang pulang dari rantau dalam keadaan yang mapan terutama dari segi ekonomi. Berbagi cerita, tukar menukar informasi tentang kehidupan sehari-hari dikota kepada anggota keluarga yang lain menjadikan kabar yang mengenakkan.
Keadaan desa mendadak lebih ramai dari biasanya karena sebagian warganya pulang dari rantauan untuk melaksanakan tradisi sungkeman dengan kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Berbeda dengan kota yang tampak sepi, tiada kemacetan, kesemrawutan kotapun terkurangi. Kenyamanan dan ketenangan kotapun tampak namun ini tidak berlangsung lama hanya beberapa hari seiring dengan kembalinya para pemudik ke kota asal.
Cerita tentang keindahan, tersedianya fasilitas dan kemudahan mencari kerja dikota merupakan daya tarik tersendiri bagi warga desa lebih-lebih bagi warga masyarakat yang belum bekerja. Dengan momentum pulangnya anggota keluarga, sebagian warga masyarakat memastikan untuk mengadu nasib ke kota baik karena inisiatif sendiri maupun atas ajakan kerabatnya.
Faktor lainnya karena lapangan kerja di desa sangat terbatas dan sebagian besar dalam bidang pertanian dan peternakan. Menurutnya kalau hanya mangandalkan menggarap tanah dan memelihara ternak saja tidak cukup untuk hidup. Dengan berbagai pertimbangan ini mereka berurbanisasi ke kota terutama kota-kota besar.
Kontinyuitas dan kuantitas arus urbanisasi yang selalu meningkat berdampak negatif terhadap wilayah yang ditinggalkan maupun kota tujuan. Dampaknya di desa terjadi kekuranngan tenaga kerja sehingga banyak lahan pertanian yang tak tergarap. Dampak di kota akan meningkatkan jumlah penganguran dan serentetan masalah yang timbul akibatnya seperti kejahatan, dan pemukiman kumuh meningkat.
Sebetulnya pemerintah kota sudah mencegah dengan membatasi masuknya pendatang kewilayahnya, sebut saja pemerintah propinsi DKI Jakarta telah memberlakukan sebuah Perda. Didalam Perda tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk tinggal di jakarta, dan bagi yang tertangkap melanggar dikenai sanksi berupa kurungan atau denda.
Fenomena ini akan terus berlanjut jika Pemerintah Indonesia tidak mengatasinya dengan serius. Diketahui bahwa sebagian besar pendatang melakukan urbanisasi karena sulitnya menacari pekerjaan yang layak di desanya.
Program transmigrasi harus lebih ditingkatkan sehingga kepadatan penduduk dapat merata dan pada akhirnya pembangunan dapat terlaksana di seluruh Wilayah Nusantara mengingat jumlah kepadatan penduduk di sejumlah pulau di Indonesia belum merata sama sekali. Sayangnya masih banyak potensi-potensi di pulau yang masih jarang penduduknya belum dimaksimalkan secara penuh.
Kalau di kabinet pemerintahan sekarang ini ada menteri yang mengurusi percepatan pembangunan daerah tertinggal, maka tugas-tugasnya harus dapat terealisir dengan segera. Dengan demikian arah urbanisasi tidak terfokus pada beberapa kota dalam satu pulau saja tetapi dapat mencakup di beberapa pulau di Indonesia.
Selain itu hal terpenting adalah pembangunan wilayah pedesaan. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di wilayah pedesaan seperti industri rumah tangga. Bantuan pemerintah dalam hal ini dapat berupa pemberian modal usaha dengan bunga yang ringan, bisa juga penyuluhan proses produksi dan bantuan pemasarannya.
Bisa juga pengoptimalan unit kegiatan usaha desa yang dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga nantinya kegiatan usaha ini bisa menjadi Badan Usaha Milik Desa dan laba yang diperolehnya bisa digunakan dalam pembangunan desanya. Namun perlu dijadikan patokan bahwa pembangunan harus melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat dan harus sesuai dengan asas-asas pembangunan. Dengan pembangunan desa pengangguran dapat berkurang, pemerataan pendudukpun terlaksana.

Tidak harus berdemo

2009-12-12T10:26:00.000+07:00

Jabatan penguasa menjadi incaran sebagian besar manusia, tak heran dalam meraihnya diperlukan perjuangan dan usaha yang keras demi bisa mendudukinya. Padahal pada saat menjabat belum tentu keadaanya seindah yang dibayangkan. Cercaan, tuduhan dan kecurigaan dapat ditujukan kepada dirinya. Keadaan semacam ini sudah suatu resiko dan sudah menjadi pemandangan yang umum bagi umat manusia di belahan dunia.
Dalam kepemimpinannya pengambilan kebijakan penyelesaian masalah yang kurang tepat justru akan menjadikan masalah tersendiri baginya. Jika hal itu terjadi reaksi masyarakat akan timbul yang akan berujud ketidakpercayaan, cemoohan dan tuduhan yang bermacam-macam tentang kepemimpinannya.
Tren yang sudah biasa dan paling banyak dilakukan masyarakat yang tidak puas adalah dengan jalan demontrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Jalan ini banyak dipilih karena merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Tidak hanya itu, cara ini juga dirasa lebih bisa diketaui publik sehingga diharapkan dapat menyita perhatian pemerintah.
Akan tetapi praktek demontrasi dapat menimbulkan sisi-sisi negatif. Kita ambil contoh demontrasi besar-besaran dijalan raya jelas dapat menimbulkan kemacetan sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan misalnya saja pengguna jalan raya. Paling parah terjadi jika demo dengan kerumunan massa telah disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan membuat kerusuhan, perbuatan anarki dan akhirnya bisa terjadi bentrokan dengan petugas keamanan. Kerugian akibat kerusuhan tidak lain masyarakat sendiri yang menanggungnya.
Mungkin sudah menjadi keterpaduan dalam demo tidak hanya menyampaikan aspirasinya saja tetapi juga tuduhan, kecaman, perendahan martabat dan kecurigaan terhadap penguasa. Padahal kita sebisa mungkin menjauhi kecurigaan karena sebagian kecurigaan kurang baik (dosa). Tuduhan dan kecurigaan yang kita lontarkan belum tentu terjadi, jika tuduhan kita salah kita telah memfitnah penguasa. Namun jika tuduhan maupun kecurigaan kita benar-benar terjadi, hal ini merupakan aib (kejelekan) penguasa, kita harus menutupinya kita tidak pantas mengobralnya didepan publik. Tetapi kita tidak lantas diam saja kita bisa salurkan aspirasi kita melalui akses yang telah disediakan oleh undang-undang.
Aspirasi dapat kita sampaikan melalui wakil-wakil kita yang duduk di DPR karena lembaga tersebut punya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Jangan ragu sampaikan saja saran kritikan kepada penguasa melalui DPR karena institusi tersebut diberikan hak untuk menyatakan pendapat, angket dan sebagainya. Kalau ingin menyampaikannya secar langsung ke penguasa ada beberapa jalan antara lain melalui surat pengaduan, melalui pesan pendek ke SMS centernya, atau datang langsung menemuinya. Untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan pengusa cara-cara seperti ini sersa lebih tepat kita gunakan, karena lebih beretika kepada penguasa daripada dengan cara demonstrasi.
Jika telah meyampaikan kritikan maupun aspirasi kita kepada penguasa, langkah terakhir yaitu mendoakannya. Mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya dan diberi petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa semoga dapat menjalankan amanahNYA dengan baik sehingga tercapai kebaikan umat sebagaimana cita-cita negara yang tertuang dalam undang-undang. Apa susahnya dan apa ruginya kita mendoakan penguasa karena apapun yang terjadi akibatnya ke kita semua..